3 cm

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ........

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.........
NOMOR: …./…./…../…./…..
TENTANG

1 enter

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ………………… TAHUN ...…

(*Catatan: Judul Keputusan disesuaikan dengan Daerah Pemilihannya*)
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .................. ,

2 enter

0,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

3 cm

Menimbang	:	a. 	bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015,  Komisi Pemilihan Umum Provinsi . . . telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur . . . dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ...... ;
b.	bahwa dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
c.	
2,5 cm

Gubernur . . .

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ......... tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ........ Tahun ........... :

1 cm

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang Pembentukan Provinsi … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …);
2.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6.	
Pemilihan . . .

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi …… Nomor ….. tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ….;
9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi …… Nomor ….. tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ….;
10.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota …… Nomor ….. tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ..... ;

Memerhatikan:	1. 	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ..... Tahun …. ;
	2. 	Berita Acara Nomor ..... tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur..... Pada Pemilihan Tahun ....;

1 enter

	3.	Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : ...../PAN.MK/12/2015 tanggal ........ Desember 2015 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

KESATU . . .

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .…. TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ..... TAHUN .... .
KESATU	:	Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ..... Tahun ...., Nomor Urut ....*) “ *ditulis dalam angka” (......**) “ **ditulis dalam huruf”, Sdr. ........... dan Sdr. ............, dengan perolehan suara sebanyak ..........*) “ *ditulis dengan angka  (................**) “ **ditulis dengan huruf” suara atau .....%*) “ *ditulis dalam angka” (..........**) “ **ditulis dalam huruf” dari total suara sah. 
KEDUA	:	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur ..... Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2015.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2 enter

Ditetapkan di .......................

1 enter

pada tanggal ......... 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .................. ,

3 enter

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)